Wonogiri-kabarwonogiri.com-Tercatat pada Januari 2024 di Kabupaten Wonogiri terjadi inflasi year on year (y-on-y) sebesar 3,56 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,98.Disebut,metodologi yang digunakan BPS merugikan Pemkab Wonogiri selama ini.
Kepala BPS Wonogiri Rahmad Iswanto mengatakan,inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran.
“Ada 11 item( kelompok),” Kepala BPS Wonogiri Rahmad Iswanto usai menghadiri high level meeting di komplek Setda Wonogiri,Jumat(2/2).
Dijelaskan,adapun kelompok pengeluaran itu meliputi kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 9,70 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,95 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,29 persen.
Sedangkan kelompok yang mengalami penurunan harga yaitu kelompok transportasi turun sebesar 0,18 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,37 persen; dan kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,14 persen. Khusus untuk kelompok pendidikan tidak mengalami perubahan indeks.Tingkat deflasi month to month (m-to-m) dan tingkat deflasi year to date (y-to-d) Kabupaten Wonogiri bulan Januari 2024 masing-masing sebesar 0,04 persen.
Sementara itu, Bupati Wonogiri Joko Sutopo mengaku tidak sepakat dengan metodologi yang digunakan BPS (Badan Pusat Statistik) selama ini.Bahkan disebut dengan metodologi itu pemerintah Wonogiri sangat dirugikan.
“Kami sangat dirugikan,” kata Bupati Wonogiri Joko Sutopo.
Pertama, menurut Bupati Wonogiri, fakta bahwa sekitar 38 persen penduduk Wonogiri menjadi perantauan. Mereka merupakan bagian dari 1 juta lebih penduduk Wonogiri. Sayangnya mereka sama sekali tidak tersentuh oleh BPS melalui metodologi dalam sensus dan sejenisnya.Yang disentuh dalam metodologi BPS hanya warga Wonogiri bermukim di Wonogiri
Dampak lanjutannya banyak, salah satunya angka kemiskinan seakan tidak bergerak secara data. Padahal banyak program pengentasan kemiskinan telah digelontorkan.
Selanjutnya untuk indeks pembangunan manusia (IPM) di faktor lama menempuh pendidikan atau indeks rata rata lama sekolah Wonogiri tercatat agak lemah. Gara-garanya lagi lagi tidak semua warga yang menempuh pendidikan tersentuh metodologi BPS.
“Karena mereka yang masuk 38 persen tadi banyak yang bersekolah dan tidak bermukim di Wonogiri, mereka tidak tercatat,” ujarnya.
.
Atas kondisi itu, Bupati Wonogiri berharap adanya perubahan metodologi BPS, data statistik Wonogiri lebih akurat dan dapat menggambarkan kondisi riil masyarakat Wonogiri. Hal ini penting untuk perumusan kebijakan yang tepat sasaran dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Wonogiri.
“Selain itu memungkinkan tidak sistem BPS bisa memotret kondisi riil pendidikan. Lulusan sekolah yang melanjutkan ke jenjang lebih tinggi berapa, berapa yg melanjutkan ke pendidikan tinggi,” tandasnya.
