Wonogiri-kabarwonogiri.com- DPRD Wonogiri menduga adanya konspirasi dalam sistem rujukan pasien BPJS berjenjang( puskesmas ke rumah sakit-red).Disebut,rumah sakit rujukan taksemua muncul dalam sistem aplikasi rujukan dan imbasnya warga atau pasien takbisa memilih rumah sakit yang diinginkan.
Anggota DPRD Wonogiri Bambang Sadriyanto menuding adanya konspirasi dalam sistem rujukan BPJS selama ini.Hal ini ditengarai dengan adanya fakta bahwa jumlah rujukan pasien BPJS disejumlah rumah sakit di Wonogiri disebut takmerata.
“Saya menduga ini ada konspirasi terkait rujukan pasien BPJS di Wonogiri,” ujar Bambang Sadriyanto atau kerap disapa Bambang Kingkong saat ditemui wartawan diruang kerjanya usai mengikuti public hearing atau rapat dengar pendapat tentang pelayanan kesehatan rujukan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Wonogiri yang digelar di ruang Graha Paripurna DPRD Wonogiri,Kamis (9/11).
Public hearing yang dipimpin oleh Ketua DPRD Wonogiri itu turut mengundang Sekda Wonogiri, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Wonogiri, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surakarta, para direktur rumah sakit di Wonogiri dan para Kepala UPTD Puskesmas.
Bambang menjelaskan,saat melihat alur di pintu pertama pasien adalah puskesmas, terdapat kendala di sistem rujukan pasien yang terintegrasi dengan BPJS. Kendala itu berupa tidak munculnya beberapa rumah sakit untuk merujuk pasien.
“Ini yang kedua, ada rumah sakit yang itu banyak ruang untuk muncul. Disitulah dia (rumah sakit) itu mendapatkan pesien rujukan BPJS. Kan mendominasi.Padahal secara nalar, rumah sakit satu dengan lainnya sama. Memiliki bed, dokter dan alat-alat kesehatan. Karena itu kita mempertanyakan adanya rumah sakit yang mendominasi,” jelasnya.
“Kok bisa terjadi penumpukan seperti itu? Kalau saya, ini ada indikasi konspirasi,” ujar Ketua Komisi I DPRD Wonogiri itu.
Meski begitu Bambang Sadriyanto enggan menyebut siapa saja atau pihak yang terlibat dalam konspirasi tersebut.
“Ya jangan-jangan itu konspirasi. Lha kita itu punya rumah sakit pemerintah, fasilitasnya dan dokternya lebih komplit ya kan. Ternyata rujukan dari pintu pertama (puskesmas) sangat minim,” paparnya.
Dia berharap Dinkes bersama BPJS bisa melakukan adanya perbaikan sistem rujukan pasien. Itu demi pemerataan rujukan pasien BPJS di sembilan rumah sakit di Wonogiri. Sebab, hal ini demi kepentingan masyarakat sendiri.
“Yang dilayani ini kan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan tidak ada konspirasi. Saya sedikit keras supaya ada perbaikan,” imbuhnya.
Terpisah, Ketua DPRD Wonogiri Sriyono meyakini, data terkait rujukan pasien bisa dibuka saat public hearing, namun saat public hearing data tersebut tak dibuka. Sementara itu, para Kepala UPTD Puskesmas juga mengakui ada sistem yang tidak beres.
“Tadi kan waktu saya tanya mengiyakan semua. Maka saya putuskan untuk menghentikan (public hearing). Ini sudah kasat mata kelihatan, mau apalagi. Tinggal mengatur pasca ini. Saya sudah punya data, tinggal sana berkoordinasi,” papar dia.
Sriyono menambahkan, Dinkes juga memiliki kewenangan untuk menata hal tersebut sebagai bagian dari pemerintah. Apalagi, keluhan terkait tidak meratanya rujukan pasien BPJS juga diungkapkan rumah sakit milik pemerintah yakni RSUD dr. Soediran Mangun Soemarso Wonogiri.
“Yang kita harapkan, masyarakat bisa mudah mengakses layanan kesehatan,” pungkasnya.
