Wonogiri-kabarwonogiri.com-Bawaslu Wonogiri menerima tujuh dugaan pelanggaran pidana dalam Pilkada 2024. Dua orang terlapor dugaan money politic minggat.
Ketua Bawaslu Wonogiri Joko Wuryanto mengatakan pihaknya menerima tujuh dugaan pelanggaran pidana. Tujuh pelanggaran itu adalah lima dugaan money politic, satu dugaan black campaign dan satu dugaan perusakan alat peraga kampanye (APK).
Ia menjelaskan dugaan black campaign terjadi saat debat Cabup-Cawabup. Sedangkan perusakan APK di Kecamatan Jatisrono tak memenuhi syarat unsur materiil sehingga dihentikan.
Sementara itu, dugaan money politic yang dilaporkan ke Bawaslu Wonogiri tersebar di beberapa kecamatan. Diantaranya adalah Kecamatan Sidoharjo, Tirtomoyo dan Pracimantoro.
“Di Sidoharjo satu, tiga di Tirtomoyo dan Pracimantoro satu,” kata Joko Rabu (4/12/2024).
Semua kasus dugaan money politic tidak memenuhi unsur Pasal 187 A UU No.10/2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1/2104 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU.
Joko mengatakan terlapor dugaan money politic di Kecamatan Tirtomoyo dan Pracimantoro melarikan diri alias minggat. Untuk kasus di Kecamatan Pracimantoro terlapornya adalah Ketua RW. Sedangkan kasus di Kecamatan Tirtomoyo terlapornya satu orang dan merupakan warga masyarakat.
“Terlapor dari Tirtomoyo sempat dilacak juga, keberadaannya di Kediri. Kalau yang dari Pracimantoro tidak diketahui, tidak pegang handphone,” ungkapnya.
Dia menerangkan, kasus dugaan money politic itu tak bisa ditindakanjuti karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan. Ditambah lagi, terlapor juga melarikan diri.
Selain tujuh dugaan pelanggaran pidana, Bawaslu Wonogiri menemukan dugaan ketidaknetralan seorang perangkat desa di Wilayah Kecamatan Giritontro. Selain itu juga ada satu laporan terkait pelanggaran kode etik KPPS di Kecamatan Giriwoyo.
“Untuk yang itu (pelanggaran netralitas dan kode etik) sudah kita tindaklanjuti,” tandas Joko.
