Wonogiri-kabarwonogiri.com-Buntut adanya dugaan kisruh pada sistem rujukan pasien BPJS dari puskesmas ke rumah sakit memantik reaksi Bupati Wonogiri Joko Sutopo.Sejumlah pihak bakal diundang untuk klarifikasi.
Bupati Wonogiri Joko Sutopo mengaku sudah mendapatkan notulensi public hearing yang digelar DPRD pada Kamis (9/11). Atas hal itu pihaknya akan memanggil pihak-pihak terkait.
“Senin (13/11) kami akan klarifikasi pihak-pihak terkait terlebih dahulu. Ini kan kita baru dapat dari hasil hearing DPRD,” ujar Bupati Joko Sutopo,Jumat (10/11).
Menurut dia,sejumlah pihak yang bakal diundang diantaranya adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) atau dalam hal ini puskesmas, BPJS, Dinas Kesehatan (Dinkes), hingga bidan-bidan yang ada.
“Bidan mandiri juga akan kita undang semua. Artinya, biar semuanya klir. Biar semua paham, ini instrumennya kan masalah kesehatan,” paparnya.
Orang nomor satu di Wonogiri mengatakan, atas hal itu, semua pihak harus memiliki pemahaman yang sama dalam hal operasional sistem. Diamntaranya bisa memiliki pemahaman yang sama terkait Sistem Manajemen Puskesmas (SIMPUS) dan PCare.
“Saya nanti minta penjelasan teknis dari dinas teknis. Kalau ada persoalan, kita perbaiki sistemnya. Setelah itu kita kabarkan ke teman-teman media juga,” jelas Bupati.
Pihaknya meminta pihak-pihak terkait juga membawa data komplit. Pasalnya, diketahui tidak semua data diungkap dalam public hearing Kamis lalu.
Sebelumnya diberitakan, DPRD Wonogiri menduga adanya konspirasi dalam sistem rujukan pasien BPJS dari puskesmas ke rumah sakit. Warga tak bisa memilih rumah sakit rujukan secara leluasa karena tak semua rumah sakit muncul menjadi pilihan dalam sistem rujukan pasien.
Hal itu terungkap dalam public hearing atau rapat dengar pendapat tentang pelayanan kesehatan rujukan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Wonogiri yang digelar di ruang Graha Paripurna DPRD Wonogiri Kamis (9/11).
