Wonogiri-kabarwonogiri.com-Joko Sutopo percaya diri menyebut dirinya sebagai bupati petugas partai. Bupati yang akrab disapa Jekek itu mengangap tidak ada yang salah dalam penyebutan petugas partai.
Bagi Jekek status petugas partai atau apapun yang terpenting ada pemahaman oleh masyarakat.
Ia menuturkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati merupakan sosok perekat ideologi dan panutan bagi para kader. Dengan idealisme, komitmen dan semangatnya, Megawati berani melawan sistem otoritarian Orde Baru yang saat itu memberangus demokeasi.
Selain itu, lanjut dia, pada masa tersebut tidak memberikan keterbukaan dan menjadikan demokrasi hanya alat kekuasaan.
“Seorang Megawati berani melawan itu. Maka Ibu Megawati jadi panutan (para kader),” kata Jekek setelah memimpin Musyawarah Cabang DPC PDI Perjuangan Wonogiri di kantor DPC Minggu (15/10) petang.
Ia menjekaskan, dengan idealisme yang dimiliki Megawati menggunakan PDI Perjuangan sebagai alat perjuangan untuk mengentaskan kemiskinan dan memperjuangkan kesetaraan gender. Selain itu untuk mewujudkan kerukunan pluralisme dan menjaga kebhinekaan.
Ia menambahkan, hal-hal itu diperjuangkan melalui partai politik dan kebijakan-kebijakan para petugas partainya yang menduduki jabatan di legislatif dan eksekutif.
“Pak Jekek apakah sebagai petugas partai? Iya. Saya ditugaskan partai. Atas totalitas Ibu Megawati menjaga marwah nasionalisme itu menugaskan kepada kami. Maka label kami menjadi para petugas partai,” papar Jekek.
Ia menuturkan kewenangan yang dimiliki melalui proses konstitusional melahirkan kebijakan-kebijakan yang merepresentasikan pengentasan kemiskinan, meniadakan dikotomi mayoritas minoritas serta menjaga ideologi berbangsa dan bernegara, yakni pancasila.
“Apakah salah kalau Ibu Megawati memerintahkan kami sebagai kader partai yang mendapatkan kekuasaan melalui proses demokrasi untuk melahirkan program-prgram yang merepresentasikan pemikiran-pemikiran memerangi kemiskinan? membangun kesetaraan gender, jaga kebhinekaan, jaga pruralisme, bangun semangat nasionalisme?” ujar dia.
Menurut Jekek tidak ada yang salah jika kader ditugaskan sebagai petugas partai untuk mewujudkan Indonesia yang berkeadilan atas kewenangan yang dimiliki.
“Tentunya kewenangan yang punya ketaatan terhadap hukum positif atau konstitusi kita,” kata Jekek.
