WONOGIRI-KabarWonogiri.com – Sebanyak 46 perkara tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) menjadi dasar pemusnahan barang bukti oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Wonogiri. Dari puluhan perkara tersebut, kasus narkotika mendominasi dengan jumlah 27 perkara.
Pemusnahan barang bukti berlangsung di Kantor Kejari Wonogiri, Kamis (12/11/2026). Salah satu barang bukti yang ikut dihancurkan yakni 5.025 butir obat-obatan daftar G.
Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (PAPBB) Kejari Wonogiri, Rozy Haromain, mengatakan barang bukti tersebut berasal dari perkara yang telah berkekuatan hukum tetap selama periode April hingga Oktober 2026.
Kegiatan dipimpin Kepala Kejari (Kajari) Wonogiri Hery Somantri dan dihadiri perwakilan sejumlah instansi terkait.
“Barang bukti yang dimusnahkan berasal dari perkara yang telah berkekuatan hukum tetap selama periode April hingga Oktober 2026,” ujar Rozy.
Dia merinci, dari 46 perkara tersebut, sebanyak 27 di antaranya merupakan tindak pidana narkotika. Barang bukti yang dimusnahkan meliputi sabu dengan berat netto 3,70165 gram, ganja 68,81464 gram, tembakau sintetis 2,83619 gram, serta 5.025 butir obat daftar G.
Selain itu, terdapat dua perkara tindak pidana kesehatan dengan barang bukti sebanyak 181 butir obat-obatan terlarang.
Kejari Wonogiri juga memusnahkan barang bukti dari dua perkara minyak dan gas bumi. Barang bukti tersebut di antaranya mesin pompa sedot, wadah kempu berkapasitas 1.000 liter, pelat nomor kendaraan, cetakan barcode MyPertamina, hingga data penjualan Biosolar.
Barang bukti dari perkara pembunuhan turut dimusnahkan, meliputi cangkul, gergaji kayu, dan karung plastik.
Adapun perkara lainnya terdiri atas lima perkara pencabulan dan persetubuhan, empat perkara perjudian, dua perkara pencurian, serta masing-masing satu perkara penganiayaan, penebangan kayu, dan kejahatan terhadap kemerdekaan orang.
Sementara itu, Kajari Wonogiri Hery Somantri menegaskan pemusnahan barang bukti merupakan bagian dari pelaksanaan tugas kejaksaan setelah perkara memperoleh kekuatan hukum tetap.
Menurutnya, penegakan hukum tidak hanya berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi juga mencakup eksekusi barang rampasan maupun sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan.
“Kegiatan ini kita melaksanakan eksekusi terhadap barang rampasan hasil kejahatan atau sarana kejahatan untuk kita musnahkan. Hal ini guna mengantisipasi adanya penyimpangan serta penyalahgunaan agar tidak dapat dipergunakan kembali,” kata Hery.
Dia menambahkan, pemusnahan tersebut menjadi bentuk komitmen kejaksaan dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil, transparan, dan akuntabel.
Proses pemusnahan dilakukan dengan metode berbeda sesuai jenis barang bukti. Narkotika dan obat-obatan terlarang dihancurkan menggunakan blender yang dicampur cairan kimia dan air.
Sedangkan barang bukti fisik seperti kertas rekapan, kayu, pakaian, dan berbagai sarana kejahatan lainnya dimusnahkan dengan cara dibakar atau dihancurkan.
