Wonogiri-kabarwonogiri.com-RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri buka suara terkait persoalan rujukan pasien BPJS yang terjadi belakangan ini.Rumah sakit daerah itu mengklaim ada tuntutan agar memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Direktur RSUD dr Soediran Mangun Sumarso Wonogiri Adhi Dharma menyampaikan,setelah dilakukan koordinasi dengan faskes perujuk dan dicermati, ada kejanggalan. Contohnya, aplikasi Sistem Manajemen Puskesmas (SIMPUS) yang berdasarkan informasi sudah bridging dengan PCare ternyata tampilan face to face tak sama.
“Rumah sakit yang tertampilkan disitu berbeda. Ini akhirnya menimbulkan pertanyaan ada apa,” kata Adhi Dharma usai mengikuti public hearing tentang pelayanan kesehatan rujukan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Wonogiri yang digelar di ruang Graha Paripurna DPRD Wonogiri,Kamis (9/11).
Menurut dia, hal itu bisa merugikan masyarakat. Contohnya, jika ada warga yang ingin mendapatkan pelayanan di RSUD namun tidak bisa karena opsi RSUD tak muncul di aplikasi.
Atas hal itu, pihaknya melakukan koordinasi dan pengumpulan data. Hingga akhirnya beberapa waktu lalu dilakukan pertemuan dengan pihak terkait.
Dari hasil rapat itu, kemudian lahirlah surat edaran pada 17 Oktober dari Kadinkes karena tidak sesuainya data antara di SIMPUS dan PCare. Dan disepakati untuk merujuk dilakukan dengan Pcare dan SIMPUS digunakan intern puskesmas. Dampaknya, angka rujukan RSUD naik.
Seperti diberitakan sebelumnya,Ketua Komisi I DPRD Wonogiri Bambang Sadriyanto menuding adanya konspirasi dalam sistem rujukan pasien BPJS didaerahnya.Hal demikian ditengarai dengan adanya fakta bahwa jumlah rujukan pasien BPJS disejumlah rumah sakit di Wonogiri disebut takmerata.Selain itu dialur pertama rujukan atau di puskesmas,nama sejumlah rumah sakit takmuncul dalam sistem aplikasi rujukan.Dimana,imbasnya warga takbisa memilih rumah sakit rujukan secara leluasa.
“Ya jangan-jangan itu konspirasi. Lha kita itu punya rumah sakit pemerintah, fasilitasnya dan dokternya lebih komplit ya kan. Ternyata rujukan dari pintu pertama (puskesmas) sangat minim,” paparnya.
Dia berharap Dinkes bersama BPJS bisa melakukan adanya perbaikan sistem rujukan pasien. Itu demi pemerataan rujukan pasien BPJS di sembilan rumah sakit di Wonogiri. Sebab, hal ini demi kepentingan masyarakat sendiri.
“Yang dilayani ini kan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan tidak ada konspirasi. Saya sedikit keras supaya ada perbaikan,” imbuhnya.
Sementara itu,Kepala Dinkes Wonogiri Setyarini saat dimintai tanggapan soal adanya dugaan konspirasi dalam sistem rujukan pasien BPJS dari puskesmas ke rumah sakit saat public hearing tak memberikan komentar.
Sementara terkait perbaikan aplikasi PCare, menurut Setyarini itu ada di ranah BPJS. Sebab itu merupakan aplikasi atau sistem merupakan kebijakan nasional.Ia menyebut, Undang-undang Kesehatan dan peratura turunannya yang digunakan selama ini bakal berakhir Desember.Dirinya berharap agar ada secepatnya ada perubahan.
Setyarini menambahkan, BPJS dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga membuat regulasi. Dinkes juga merupakan kepanjangan tangan dalam menerapkan regulasi dari Kemenkes.
“Yang jelas kita berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Nanti juga akan kita pantau sistem rujukan,” pungkasnya.
