Wonogiri-kabarwonogiri.com-Papdesi Kabupaten Wonogiri sepakat menolak Bankeu Provinsi pada 2024.Bantuan itu dinilai banyak memunculkan permasalahan.
“Alasannya,karena program itu sebelumnya banyak masalah. Kita berupaya memperbaiki satu hal itu dengan menolak pada 2024 ini,” kata Ketua Papdesi Wonogiri Purwanto,Kamis (25/1).
Kades Krandegan Kecamatan Bulukerto ini menyatakan,penolakan Bankeu Provinsi itu disepakati dengan alasan proyek yang dikerjakan banyak terjadi permasalahan dikemuadian hari ketika proyek sudah rampung.
“Pengerjaan proyek semisal pengaspalan pasti dikerjakan pihak ketiga. Kalau ada salahnya yang disalahkan kades, padahal kita bukan yang melaksanakan tugas,” ujarnya.
Purwanto mengatakan, pada 2024 ini ada 109 titik proyek pengaspalan jalan yang sumbernya didanai dari Bankeu Provinsi. Dari proyek itu tidak ada pihak desa yang mengerjakan. Semua yang mengerjakan pihak ketiga.
“Data ada. Kalau posisi teman-teman Papdesi kesepakatan menolak. Kalau ada yang diterima silahkan, risiko tanggung sendiri,” kata Purwanto.
Menurut dia, penolakan itu tidak mengganggu pembangunan di tingkat desa. Kalau tidak terstruktur justru bisa mengganggu pemerintahan desa. Hal itu bisa dilihat dari perencanaan, pengerjaan dan pertanggungjawaban.
“Biasanya aspirasi di sini, belum direncanakan di desa. Proposal menyusul kadang. Tapi ya tidak semua,” bebernya.
Sementara itu,Bupati Wonogiri Joko Sutopo telah mengetahui sikap Papdesi Wonogiri terkait Bankeu Provinsi. Pihaknya hanya bisa mengingatkan terkait aspek normatif.
“Kami sudah mengingatkan jika kita ini entitas, tentu ada aspek normatif saat menerima kegiatan. Aspek normatif tidak terpenuhi berpotensi terjadi masalah. Saya serahkan ke kades,” kata dia.
Dalam hal ini pihaknya hanya sebatas mengingatkan jika seluruh kebijakan yang bersumber dari apapun, normatifnya harus terpenuhi.Ia menyatakan,untuk anggaran Bankeu Provinsi di Wonogiri tahun 2024 ini mencapai sekitar Rp 48 miliar.
Jika ada kades yang masih ada menerima Bankeu Provinsi, menurut dia, yang terpenting pihaknya sudah memberi imbauan. Sebab beberapa lalu ada kades di Wonogiri yang dimintai keterangan terkait pertangungjawaban Bankeu Provinsi.
“Kami sudah mengimbau biar ada cara pandang normatif. Sebelum itu kan kades punya uang miliaran (dana desa), masa terganggu dengan dana Bankeu yang nilainya hanya Rp 80 juta-an,” pungkasnya.
