WONOGIRI-KabarWonogiri.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri kembali melakukan penyegaran organisasi dengan melantik empat Aparatur Sipil Negara (ASN) ke jabatan baru, Sabtu (18/7/2026).
Salah satu yang menjadi sorotan adalah rotasi Camat Selogiri, Fredy Sasono, yang kini dipercaya menjabat Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Wonogiri.
Rotasi Fredy menarik perhatian karena dilakukan tidak lama setelah muncul tuntutan dari Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kecamatan Selogiri yang meminta dirinya dicopot dari jabatan camat.
Meski demikian, Bupati Wonogiri Setyo Sukarno membantah mutasi tersebut berkaitan dengan polemik yang sempat mencuat di Kecamatan Selogiri.
Menurutnya, perpindahan jabatan itu murni merupakan bagian dari penyegaran organisasi.
“Tidak. Ini rotasi biasa,” kata Setyo.
Saat ditanya apakah tuntutan PPDI Selogiri turut menjadi pertimbangan dalam rotasi tersebut, Setyo kembali menepis anggapan itu.
“Bukan karena itu. Rotasi ini bagian dari proses penyegaran,” tegasnya.
Dalam rotasi kali ini, posisi Sekretaris Inspektorat Kabupaten Wonogiri diisi Didik Ropiyadi yang sebelumnya menjabat Sekretaris Kesbangpol. Sementara jabatan yang ditinggalkan Didik kini ditempati Fredy Sasono.
Selain itu, Pardianto dilantik sebagai Kepala UPTD Pengelola Objek Wisata dan Sarana Prasarana Olahraga pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Wonogiri.
Adapun Stefany Agung Sedayu dipercaya menjadi Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar pada Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Wonogiri.
Dalam sambutannya, Bupati Setyo meminta seluruh pejabat yang baru dilantik segera menyesuaikan diri dengan tugas dan tanggung jawab di tempat yang baru. Ia menegaskan pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama.
Menurutnya, tidak boleh lagi ada keluhan terkait lambannya pelayanan, sikap aparatur yang kurang ramah, maupun sistem birokrasi yang justru menyulitkan masyarakat.
“Fungsi utama pemerintah adalah melayani, bukan dilayani. Setiap loket pelayanan, setiap aplikasi layanan, dan setiap interaksi dengan masyarakat adalah cerminan kehadiran pemerintah,” tegasnya.
